Anjar Priandoyo

Jangan mau diperas (oknum) pemerintah (IMB)

with 17 comments

Sharing seorang rekan:
Saya kemarin baru dapet surat peringatan dari Dinas Tata Kota Depok untuk mengurus IMB karena menambah luas bangunan. FYI, Saya baru sebulan pindah rumah di Depok. Lucunya, saya satu-satunya penghuni kompleks yg dapet surat itu; penghuni lain yg bertahun-tahun sudah tinggal di situ dan juga sudah menambah luas bangunan tidak ada yg mendapatkan surat serupa

Komentar:
Peraturannya memang mengharuskan setiap penambahan bangunan apapun maka kita membuat IMB. Entah menambah satu kamar disamping, membuat tembok baru dsb dkk. Memang konyol, karena seringkali biaya untuk membangun tidak seberapa dibandingkan dengan biaya IMBnya.

Nah di republik ini, keadaannya bertambah parah ketika banyak oknum pemerintah yang memeras warga negaranya dalam proses IMB ini. Ingat memeras bukan lagi menjadi calo. Pengalaman rekan saya yang lain ketika menambah kamar tahun 2005 adalah didatangi oknum pemerintah yang mewajibkan untuk memiliki IMB. Biaya yang dikeluarkan pun menjadi sangat besar ketika sang oknum juga mencharge untuk biaya:
- Pengawasan proyek
- Biaya camat dsb dkk

Rekan saya ini cukup cerdik dan meminta semua proses dilaksanakan di kantor PU. Dan ternyata terbukti, sang oknum PNS tersebut tidak berani memproses. Akhirnya rumah tersebut dibangun dengan sukses tanpa IMB.

Memang ini agak riskan, tapi jangan takut di kantor PU sudah ada formulir khusus IMB telanjur bangun. Jadi buat yang sudah bangun dan telanjur belum ada IMB silahkan diproses.

Konyolnya pemerintah kita
Masih terkait dengan IMB ini, saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk berani ‘menggertak’ oknum pemerintah yang bermasalah. Bisa dengan penyelesaian di kantor atau teknik-teknik lain. Saya salah satunya mengaku bekerja di kantor akuntan publik -memang iya sih, tapi cukup ampuh untuk menekan daripada saya mengaku kerja sebagai IT auditor-

Perlu diketahui bahwa banyak sistem ‘komputerisasi’ pemerintah yang bermasalah. Again terkait dengan PBB (pajak bumi bangunan) itu, dimungkinkan rumah tidak membayar PBB pada periode tertentu, misalnya 2003-2004. Sementara tahun selanjutnya hingga sekarang (2007) kita tetap rutin membayar PBB. Dan kekonyolan ini juga terjadi pada instasi lain seperti sistem cekal Imigrasi, depkominfo, instasi kepolisian, hukum, kesehatan. Wis semuanya lah kacau.

Kesimpulan: Jangan pernah mau diperas oknum!

About these ads

Written by priandoyo

Februari 26, 2007 at 3:36 am

Ditulis dalam Keuangan

17 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Itu sih biasa di setiap lini kehidupan aparat di negeri yang “tercinta” ini. Bahkan “analogi” tentang aparat bisa dibalik. Yang namanya oknum itu kan sebagian kecil, nah aparat yang baik atau yang lurus itu cuma sedikit. Alhasil, dengan begitu hampir semua aparat di Indonesia adalah manusia brengsek dan nggak punya moral. Gimana bangsa ini mau maju?

    Saran saya, kalau tidak main gertak, coba direkam saja terus kasih ke media, biar media yang bekerja meneruskan ke masyarakat. Paling banter itu aparat cuma dimutasi.

    Coba lihat juga di : http://alifreza.wordpress.com/2007/02/25/iklan-a-mild-versi-polisi-ngumpet/

    Alif Reza

    Februari 26, 2007 at 3:57 am

  2. Anjar, jangan suka jalan pintas, temanmu itu nggak mau repot duluan, akhirnya jadi repot belakangan.

    Jika punya teman PU, harusnya minta agar dikenalkan ke kodya, camat dll, agar prosesnya cepat tapi tetap sesuai prosedur. Karena teman yang ditingkat atas tadi setiap saat diganti, dan jangan salahkan mereka kalau kita mendapat denda.

    Hmm rasanya saya mengurus KTP, perpanjangan STNK, PBB, juga IMB aman-aman aja kok. Malah sebelum ada pemeriksaan, suami udah lapor tertulis, lengkap dengan foto-fotonya. Mereka juga senang kok kalau kita menghargai mereka, kan mereka sama seperti kita, menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.

    Juga mengurus laporan pajak, rasanya aman-aman saja, karena semua sudah tercatat dengan rapih, jadi sejak th.84 laporan pajak pun rapih administrasinya.

    Jangan lupa, buat administrasi lengkap, tertulis….yahh memang manajemen rumahtangga harus dikelola layaknya manajemen perusahaan. Tapi kalau udah terbiasa, hidup menjadi tenang, teratur karena semua sesuai prosedur.

    edratna

    Februari 27, 2007 at 1:47 am

    • Bu,
      Bukan mau menyudutkan birokrasi dinegara kita.
      Saya mengalami sendiri bagaimana sidang pengadilan
      1. hakim minta uang dengan terang2xan.
      2. Pengurusan ijin perusahaan baik imb ijin lokasi HO dari lurah sampai bupati minta duit gila2xan.
      3. Saya buat KK dari RT masih minta SBKRI atau entah…
      intinya pengalaman yg saya dapat saya tidak percaya aparat dan para keparat Bu, kalau kita ikut jalur atau melaporkan ya resikonya pengurusan kita malah ga jadi atau diperlambat….
      Semoga ada perubahan yg lebih baik

      Andre

      April 7, 2011 at 4:53 am

  3. [...] gini saya setuju sama komentarnya bu Enny di blognya Anjar “Jangan Mau Diperas (oknum) Pemerintah (IMB)”. [...]

  4. Mas Anjar mohon informasinya donk…
    saat ini saya sedang hunting2 rumah juga…namun sering kali terkendala masalah IMB. masalahnya, rumah yang mau saya beli dengan KPR, tapi banyak yang tidak memiliki IMB.

    kira2 jalan keluarnya gimana ya mas????
    kalo misalnnya di PU (ini Dinas PU atau Dept. PU ??) ada formulir utk urus IMB udah terlanjur bangun prosesnya seperti apa?? masalahnya malas juga kalo harus berurusan dengan oknum2 pemeras itu..

    thx untuk sharingnya

    Ksatria

    April 18, 2008 at 4:04 am

  5. permasalahan dan pertanyaan saya sama seperti ksatria diatas
    buat yang mengerti dan memahami mohon bantuannya untuk berbagi pengalaman
    terima kasih

    kichi

    Juni 16, 2008 at 10:24 am

  6. to bu edratna

    sy kmrn ngrs KK buat nambahin anak lewat jalur resmi(syarat2 lengkap) kok malah lama ya hmpir 2 bulan, itu juga saya harus marah2 dulu baru di kerjakan. jd blm tentu tho udah lwt jalr resmi bs di layani dengan baik.

    niky

    Juli 31, 2009 at 7:49 am

  7. [...] juga bisa membaca artikel terkait (baca: kisah nyata) ttg IMB di Blog-nya Mas Priandoyo. Kalau di depok (kurang lebih sama untuk daerah jabodetabek), aturan retribusi IMB sesuai dengan [...]

  8. segala urusan dgn aparat slalu dgn duit makanya ALLAH SWT memberi peringatan ke Indonesia terus….elinglah para pejabat aparat..uang perasan dari rakyat biar buncit perutnya..

    mochamad handi

    Oktober 7, 2009 at 12:32 pm

  9. saya ngurus imb di lewat loket BPPT di kota bekasi, yang pesan walikotanya katanya jangan lewat calo…trus disuruh pulang dulu nanti dihubungin. gak tau nya berapa jam dikemudian di bilangin sekian juta…dan bisa di nego? Apa yang di nego tuh?
    Mau nya jadi warga yang baik, eh malah diajakin? Lucunya lagi saya sudah dapat panggilan pertama sama petugas yang lain, anehnya surat panggilannya atas nama camat cq. aparat imb, tetapi saya berada bukan di wilayah camat yang dipanggil? masa tinggal di A dipanggil di B?

    ardian

    Januari 28, 2010 at 11:18 am

  10. emang brengsex lo aparat keparat pemeras rakyat gw juga di panggil sampe surat peringatan ke 3 padahal gw udah ngadep. katanya gw tetep harus selesaiin ini dikantornya brengsek luh!!!

    idam

    Maret 11, 2010 at 6:42 am

  11. @edratna: Beruntunglah bila anda tidak mengalami masalah karena pengalaman tiap orang tidak sama. Jika orang lain terpaksa ambil jalan pintas, jangan pula dituduh mau enaknya saja. Saya coba berbagi pengalaman saya.

    Saya berencana menambah 1 kamar tidur dan 1 ruang dapur (kecil). Tanggal 25 Maret 2010 saya ke kecamatan Cikarang Selatan untuk urus imb. Info yang saya dapat, kecamatan sekarang cuma memberikan rekomendasi – pengurusan imb sendiri dilakukan “terpusat” di Bppt kab. bekasi yang ada di Delta Mas Cikarang. Pertama-tama saya berurusan dengan salah satu pejabatnya. Ketawa-ketiwi, senyam-senyum, dipanggilah anak buahnya untuk mengurus surat rekomendasi. Berikut pembicaraan saya dengan anak-buahnya.

    Kec.: “Sudah bicara harga dengan si bos?”
    Saya: “Harga apa?”.
    Kec.: “Oh, begini pak. Untuk imb rumah tinggal biayanya 500ribu. Kalau ruko 2.5juta.”
    Saya: “Itu resmi, pak?”
    Kec.: “Oh, resmi.”
    Saya: “Berarti ada tanda bukti pembayaran, dong, pak?”
    Kec.: “Hmm, tidak ada. Tapi itu resmi. Tanya saja dengan pak Anu di kompleks bapak yang biasa urus imb ke sini.”
    Saya: “Waduh, pak. Segitu, mah, saya tidak punya.”

    Pas bosnya datang, saya coba konfrontir. Terjadilah diskusi munafik.
    Saya:”Pak, emang biayanya 500ribu?”
    Si bos: “Ah, itu mah gampang – diomongin aja dengan pak Anu”

    Melihat bahwa skenario itu turun dari atas, saya pun cuma bisa menahan muak. Babibubebo sekian menit, akhirnya…

    Kec.: “Begini saja, pak. Ada 300ribu saya langsung buatkan.”

    Daripada dia berubah pikiran.

    Saya: “Okelah, pak.” (Dalam hati: sialan, mentang-mentang saya butuh. Setan, lu, terkutuk 7 turunan. Kerja gak sampai 5 menit minta dibayar 300ribu. Saya kumpul sepertiganya saja kadang harus kerja sampai dini hari di kantor untuk oprek server – malah kadang cuma dapat roti. Ini kerja cemen kayak gitu aja gayanya kayak tengkulak!) -> (ada teman yang pernah ngomong ttg hal ini,”Makanya jadi pegawai negeri biar kaya! Kerja gak ada, duit banyak.)

    Akhirnya, berbekal surat rekomendasi (kagak ada pemeriksaan lapangan tapi bisa kasih rekomendasi? Hahahaha….)dari kec. cikarang selatan, saya berangkat ke bppt kabupaten bekasi. Di sana, biasalah, kurang ini-kurang itu. Saya langsung pulang ambil dokumen lain dan lengkapi. Berhubung sudah mepet jam 14:30 sore, janjian dulu supaya ditunggu. Balik dari rumah (setelah fotokopi syarat-syarat lain), masuk bppt lagi. Wah, kayaknya sudah pada mau pulang. Setelah kontak pic bppt, dokumen saya dititipkan ke rekan bppt yang lain. Saya tanya apa yang harus saya lakukan lagi, katanya yang penting dokumen sudah masuk semua, nanti “dibantu”. Agak takut juga saya mendengar kata “dibantu”.

    Setelah seminggu, coba kontak, belum juga selesai. Minggu depannya lagi, belum. Terakhir 19 April 2010 saya kontak tim bppt, katanya saya harus ke Tarkim (tata-ruang bla bla bla?) untuk minta saran teknis.

    Karena tidak bebas cuti, baru tanggal 21 April 2010 saya ke bppt kembali. Untuk dokumen yang sudah dibuat di bppt(site plan dan bla, bla, bla) saya diminta membayar sekian ratus ribu. Ini bukan retribusi imb, lho – plus saya sudah bawa blue print rancangan rumah sendiri (gambar arsitek), PPJB lengkap – bukti bayar pajak juga ada! Karena pengalaman dengan pihak bppt belum tercemar, saya belum protes apa-apa, namun saya tunda urusan bayar sampai urusan di tarkim beres. Saya belum nego, meski aneh: saya punya surat lengkap, apa yang dikerjakannya, ya? Paling site plan. Lagipula, bukankah itu sudah menjadi tugas mereka – dan mereka terima gaji!? Saya juga diberi informasi bahwa kemungkinan akan bayar sejumlah uang yang jumlahnya besar juga di tarkim sehingga saya disuruh urus sendiri.

    Selanjutnya, berbekal fotokopi dokumen dari bppt (site plan, blue print rumah, dll), berangkatlah saya ke tarkim mencari bapak I dan bapak E. Ternyata di sana sudah ada beberapa tamu. Karena pak E tidak masuk, yang bertugas cuma bapak I – dan pak I ini termasuk atasan di salah satu ruang di tarkim itu. Tunggu sampai 1jam-an, pas giliran saya, ada bapak tajir lain yang datang belakangan maen masuk saja dan lansung dilayani bak raja – meski saat itu ada seorang staf ce yang baik yang mengingatkan ke staf lain di pintu cubical bahwa saya sudah datang duluan. Bete lagi, bete lagi. Beberapa menit kemudian dapat telepon dari bppt. Saya jelaskan bahwa saya belum dilayani sehingga masih harus menunggu. Saya sengaja bicara keras-keras supaya didengar staf di situ. Langsung salah satu staf datang dan bicara.

    Staf tarkim: “Bapak perlu dengan pak I? Mau urus apa?”
    Saya: “Urus IMB.”

    Dokumen saya diperiksanya, lalu katanya.

    Staf tarkim: “Wah, pak, ini masih kurang. Bapak perlu memasukkan 3 blueprint, lalu site-plan-nya harus ada cap lagalisir, no serta ukuran bangunan yang mau dibangun. Nanti blueprint-nya kami cap.”
    Saya: “Lha, kenapa orang bppt-nya kagak ngomong, ya? Lagi pula dokumen yang saya bawa ini sudah disetujui oleh bppt. Saya harus balik lagi ke bppt, dong?” (dalam hati, pemerintah kita ini kerja tanpa SOP yang jelas, ya?)

    Sudah bete, saya balik kanan, terima-kasih langsung cabut. Karena harus ke lippo untuk buat blue print lagi (lumayan jauh dari kabupaten ke lippo), dan sudah pasti imb tidak akan beres hari itu juga, saya putuskan untuk ke dinas kependudukan saja untuk urus akte kelahiran anak saya. 10 menit masuk langsung beres-masukkan berkas, bayar di kasir, tinggal tunggu seminggu aktenya sudah kelar. Urus imb mau sebulan gak beres-beres. Padahal gara-gara ini saya harus perpanjang kontrak rumah lagi karena belum bisa pindah sebelum renovasi rumah saya beres – dan renovasi rumah cuma bisa jalan kalau imb sudah keluar!

    Pemerintah, pemerintah. Maunya kita ikut aturan, bayar pajak, eh, malah dihalang-halangi dengan cara diperas dan dipimpong sana-sini. Jangan sampai setelah imb keluar saya malah tidak bisa bangun rumah karena uangnya habis diperas pejabat (bukan oknum! Oknum pas digunakan kalau yang korup cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau sudah sistematis dari atas ke bawah, namanya korup berjamaah!

    Katanya bppt dibangun untuk membantu masyarakat supaya tidak kemana-mana, eh, masih juga mondar-mandir. Kecamatan masih ikut-ikutan, tarkim juga masuk. Makin banyak pos artinya makin banyak yang harus kita suapin! Selamat pak Bupati! Untuk sekarang, mimpi dapat imb saya kubur dulu. Rumah langsung saja saya bangun. Setan alas pemerintah ini! Mau urus imb malah dirampok!

    * Catatan: masih terngiang-ngiang ucapan Mahkamah Agung 19 April lalu,”Negara kita adalah negara ber-Tuhan!” Kalau lihat pejabat negara ini, saya jadi ragu, kira-kira Tuhan seperti apa yang dimaksudnya?

    markisa

    April 22, 2010 at 12:25 pm

  12. wah jadi ngeri lihat testimoni @markisa
    padahal saya baru mau urus IMB untuk rumah yg terlanjur dibangun di depok..masalah IMB tsb sangat diperlukan untuk pengajuan KPR.
    Saya sudah lihat2 penawaran jasa buat IMB di k*sk*s.us, min 10jt untuk rumah biasa aja…wah2..gimana mau punya rumah kalau begini :(

    wan

    Mei 5, 2010 at 10:39 am

  13. Info terbaru:
    tanggal 29 April 2010 cek pembuatan akte kelahiran (jadwal ambil 28 april 2010). Ternyata akte belum jadi. Apakah ditolak? Tidak ada info. Apakah sudah dibuat? Tidak juga ada info itu. Yang pasti di buku registrasi belum tercatat. Hehehehe….dan sampai sekarang belum balik lagi ke sana, soalnya malas. Masa cuti untuk sesuatu yang tidak jelas?

    Setelah itu coba peruntungan di bppt dan tarkim (itung-itung sudah keluar 300rb di kecamatan). Aiii..masih juga dibilang kurang ini-itu oleh tarkim dan mau dikembalikan lagi berkasnya. Padahal berkas sudah dicap di bppt. Hahahaha..staf bppt bete, kok bisa tarkim ngurusin surat yang dibuat tarkim (jelas tidak ada sinergi di antara mereka)? Sudah begitu di tarkim masih minta surat pengantar dari developer – yang notabene tidak pernah mengeluarkan surat izin. Tarkim suruh balik lagi Senin minggu depannya untuk bawa surat (dikiranya kantor punya bapaknya, kali – cuti suka-suka?). Biaya dipatok 500ribu. Nego, jadi 350rb – tidak ada bukti pembayaran! Hehehehehe… masyarakat dirampok oleh “pelayan masyarakat”. Kapan ada perang, orang-orang kayak begini perlu dimusnahkan duluan!

    Sekian dulu cerita dari orang yang sedang berburu imb.

    markisa

    Mei 21, 2010 at 2:08 pm

  14. ada yang pernah mengurus imb rumah kampung di ciganjur jagakarsa? mohon sharingnya ya

    anto

    Oktober 13, 2010 at 8:33 am

  15. Ngeri negeri ini. Pejabatnya pada meras orang lain. Kalau kita mau lurus-lurus dipersulit. Pejabat kita dari bawah sampai atas tidak simpatik.

    Seno

    Juli 14, 2011 at 4:29 am

  16. pokok e ada duit,IMB cepat selesai….

    Nuryawan Khoirudin

    Juli 3, 2014 at 1:34 pm


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 483 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: