Anjar Priandoyo

Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 yang ditetapkan Presiden SBY pada 6 Agustus 2010 menjadi acuan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam proses penyusunan RFP. Yang merasa terbebani dengan dokumen proposal bertumpuk-tumpuk yang harus disiapkan silahkan ‘complaint’ terhadap Perpres ini.

Ceritanya, beberapa hari setelah menyelesaikan dokumen proposal sebuah tender di BUMN dengan ketebalan dokumen lebih dari 30 cm (hampir 6 rim kertas). Di Gramedia saya melihat buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa ini disalah satu selasarnya. Langsung tidak pikir panjang buku ini saya beli -walau saya tersadar bahwa sebenarnya versi onlinenya bisa didapat di lkpp dan bahkan sertifikasinya.

Sedikit catatan menggelitik dari Perpres yang terdiri dari 135 pasal tersebut antara lain (baru baca sebagian)
- Pasal 6 (etika pengadaan): Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: KP (Konsultan Perencana) bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan

- Pasal 49: Biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 kali gaji dasar untuk pegawai tetap dan 2.5 kali gaji dasar untuk pegawai kontrak.

- Pasal 53: Kontrak Payung (Framework contract) Merupakan Kontrak Harga Satuan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan dengan ketentuan menjadi lebih efisien