Anjar Priandoyo

Catatan Setiap Hari

Energy: Peran Swasta dalam Negara

leave a comment »

Negara dilihat dari fungsi dan cara kerjanya mirip dengan Perusahaan. Namun ada perbedaan mendasar antara Negara dan Perusahaan, yaitu dari bentuk organisasinya. Negara lebih mirip Firma (Partnership) sementara Perusahaan lebih mirip Perseroan (Corporate) -atau entah yang lebih pas.

Mari kita lihat perbedaan mendasar ini lebih lanjut:

Perusahaan vs Firma (Private Sector)
– Tugas Manajemen dalam sebuah perusahaan adalah mengatur Karyawannya. Manajemen perusahaan dalam hal ini adalah organisasi yang tujuannya adalah agar karyawan mengikuti aturan perusahaannya dengan hirarki yang otoriter. Contohnya Pertamina, Bank Mandiri.
– Tugas Manajemen dalam sebuah Firma berbeda dibandingkan manajemen di Perusahaan. Di Firma, perusahaan tidak bisa semena-mena pada partnernya/memberfirmnya. Bila aturan dibuat terlalu keras e.g target yang dicapai harus sekian, dengan waktu sekian, maka partner akan pindah. Atau bisa jadi Firma defisit.

Public Sector vs Private Sector: Firma
Tugas Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sebuah pasar saham adalah mengatur Anggota Bursa-nya, contoh mengatur kapan jam buka dan tutup bursa. Sama seperti tugas FIFA atau PSSI adalah mengatur klub sepakbola dibawahnya. BEI disebut juga Self Regulated Organization (SRO) kurang lebih sama seperti FIFA yang tidak mau organisasi dibawahnya tunduk pada aturan pemerintah.

Apa akibatnya konsep Firma ini diterapkan dalam Negara?

Negara memang lebih tepat disebut berbasis Firma. Artinya, setiap kebijakan yang dibuatnya hanya bergantung pada kondisi internalnya saja. Contoh FIFA punya target agar klub sepakbola punya jadwal latihan yang lebih terukur, keputusan ini sepenuhnya bergantung pada member firmnya dan bisa gagal.

Berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Mandiri, misalnya agar perusahaan punya revenue 10% lebih besar, maka ini sangat bergantung pada faktor yang ada diluar perusahaan -mulai dari customer hingga competitor.

Artinya, misalnya sebuah negara punya kebijakan 25% renewable, maka harapannya pemenuhan kebijakan itu dari seluruh elemen negara. Misalnya kalau dimensinya private/public sector maka, swasta menyumbang 15% dan negara menyumbang 10%.

Stop.

Masalahnya “pemenuhannya bagaimana”-nya itu merupakan area lain yang lebih rumit. Ini yang perlu dibatasi. Ini yang seharusnya diluar scope -atau lebih sulit.

Yang lebih mudah (lebih science) adalah untuk mendukung scenario analysis dari (clean, renewable, alternative energy) bagaimana tinjauan energinya e.g kemudahan perizinan, insentif fiskal atau dari FIT, termasuk munculnya perusahaan energi ukuran mikro.

Contoh: Untuk 35,000MW itu, IPP memegang 25,000MW dan PLN mengerjakan 10,000MW ref

Iklan

Written by Anjar Priandoyo

Januari 13, 2017 pada 2:11 pm

Ditulis dalam Science

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: