Anjar Priandoyo

Catatan Setiap Hari

Hukum: Beda Pemerintah dan Perusahaan

leave a comment »

Di Bank Mandiri misalnya, kalau bicara bisnis proses maka kita akan bicara mengenai proses L1 saving-lending, kemudian masuk ke L2 misalnya opening account dari saving, kemudian masuk ke L3 misalnya head CS mengapprove opening account.

Kalau ditanya siapa yang paling expert mengenai proses di bank, jawabannya adalah orang dengan background Accounting, bisa bekerja di audit/risk/pmo. User sudah pasti expert, misalnya si CS itu sendiri, tapi user tidak bisa berbicara di konteks company wide.

Di Negara Indonesia, kalau bicara bisnis process, atau lebih tepat disebut core process maka kita akan bicara mengenai L1 perizinan panas bumi, L2 perizinan panas bumi untuk yang jaraknya kurang dari 12 mil, L3 Approval dari kepala dinas untuk pemanfaatan panas bumi.

Nah disini, kalau ditanya yang paling expert mengenai proses di negara Indonesia, jawabannya adalah orang dengan background hukum. Bukan orang dengan background accounting. Yang paling expert adalah orang yang membaca UU 21/2014 Geothermal dari ujung ke ujung.

Di perusahaan orang hukum, lebih banyak berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya kontrak/agreement secara formal. Contohnya entah orang hukum mewakili HRD saat tanda tangan kontrak kerja karyawan baru, atau orang hukum mewakili perusahaan saat menandatangani perjanjian tender.

Bingung?

Mari kita lihat transaksi pembukaan nasabah baru. Ini adalah kontrak hukum. Namun yang menghandle business process analysis-nya adalah orang accounting, karena dispute yang terjadi bisa diselesaikan secara internal.

Beda dengan transaksi pembukaan wilayah kerja migas baru. Ini adalah kontrak hukum, dan hanya orang hukum yang bisa menghandle analysisnya. Beda dengan orang accounting.

Mari makin bingung lagi. Khususnya dengan konteks energi.

Di paper ini, power-nya regulator energi (listrik) antara lain:
1. Licensing (Perizinan) > ability to demonstrated financial and management capabilities (agree dong, kalau fundingnya ga kuat, bisa berantakan projectnya)
2. Ratemaking (state level, federal level) > Juga terjadi di UU 20/2002 Listrik (lama)
3. Information Gathering Process
4. Rulemaking Powers > e.g mau ada special kontrak
5. Adjudicative Powers
6. Enforcement Powers
7. Administrative Powers

Ini juga berbeda dengan powernya ministry (makin rumit kan).

Jadi wajar kalau Forbes bilang “Regulatory Environment Has More Impact on Business Than the Economy”

Bingung? supaya tidak bingung sebenarnya sederhana saja. Roles negara hanya dua macam:
– Licensing
– Market Intervention (FIT, Gas Allocation Permen ESDM 6/2016)

What a Good Day.

Iklan

Written by Anjar Priandoyo

Januari 13, 2017 pada 10:46 am

Ditulis dalam Science

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: