Penegakan hukum di Indonesia, sebuah perspektif sosiologi

Dari beberapa posting mengenai penegakan hukum di Indonesia, saya melihat beberapa fenomena yang menarik.

1.Jumlah kasus korupsi rata-rata pertahun mencapai kisaran 1,800 kasus periode 2012-2017. Naik dari sebelumnya rata-rata 600 kasus ref. Kasus korupsi dilakukan oleh berbagai elemen e.g akademisi, kepala daerah, legislator ref, ref.

2.Hukuman untuk kasus korupsi tergolong tinggi >10 tahun

3.Banyaknya kasus yang abu-abu, ditandai dukungan dari karyawan atau massa yang membela tersangka korupsi e.g BPPT, IM2. Termasuk dalam kasus-kasus yang bersifat penghinaan e.g perusakan Polsek Ciracas.

Dari fenomena ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik:

1.Kasus korupsi merupakan kasus hukum yang sebenarnya relatif tidak berbeda dengan kasus hukum publik lainnya e.g pencemaran nama baik, pornografi, penistaan agama. Kasus ini berurusan dengan publik, dimana sebenarnya kesalahan yang dilakukan relatif kecil, e.g tidak sengaja berkata-kata kasar, tidak mengira dampaknya akan besar. Prinsip keadilan juga sangat sulit ditegakkan karena sangat bergantung dengan persepsi publik.

2.Publik sepertinya menginginkan sebuah “tontonan” yang relatif vulgar. Mungkin ini bentuk democracy (rule by people) yang diinginkan publik.

3.Sinergi korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang rasanya tidak mungkin bisa dilakukan tanpa sepengetahuan atau tekanan dari atasan langsung. Misalnya, korupsi pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Dinas, tanpa sepengetahuan Bupati. Disini seharusnya motivasi subordinate (kepala dinas) tidak semata uang, tapi juga motivasi politis (loyalitas kepada atasan).

4.Korupsi ini kemungkinan tidak berdampak terhadap pembangunan. Laju pembangunan tetap berjalan seperti biasa (in the long term e.g 40-50 tahun). Korupsi ini hanya mempengaruhi dinamika kepemimpinan, dimana terjadi perubahan posisi jabatan publik yang sangat bergantung pada persepsi publik.

5.In the long term, public sector ini relatif berisiko tinggi, dibandingkan dengan private sector.

Iklan

Vonis Artidjo Alkostar

Daftar Vonis Artidjo Alkostar ref
1.Anas Urbaningrum
Tuntutan KPK: 15 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 8 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 7 tahun penjara
Vonis kasasi: 14 tahun penjara (naik 7 tahun penjara tetapi 1 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa)
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap.

2.Akil Mochtar
Tuntutan KPK: Penjara seumur hidup
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: Penjara seumur hidup
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta : Penjara seumur hidup
Vonis kasasi: Penjara seumur hidup (sama dengan tuntutan jaksa)

3.Angelina Sondakh
Tuntutan KPK: 12 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 4,5 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 4,5 tahun penjara
Vonis kasasi: 12 tahun penjara (sesuai tuntutan jaksa), Revisi PK 10 tahun

4.Luthfi Hasan Ishaaq
Tuntutan KPK: 18 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 16 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 16 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara (sesuai tuntutan jaksa)

5.Irjen Djoko Susilo
Tuntutan KPK: 18 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 18 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara (sesuai vonis Pengadilan Tinggi Jakarta dan tuntutan jaksa)

6.Prawoto
Prof Dr Ir Prawoto, M SAE, terseret kasus pengadaan bus TransJakarta. Selaku Direktur Pusat Transportasi BPPT, ia dinilai menggunakan kewenangannya untuk memuluskan proyek yang merugikan negara puluhan miliar rupiah sehingga ia harus diadili.
Tuntutan: 6 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 18 bulan penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis kasasi: 8 tahun penjara (naik lima tahun dan dua tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

7.Sutan Bhatoegana
Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana ternyata memanfaatkan kedudukannya untuk mengeruk fulus mengisi pundi-pundi pribadi. Dengan jabatannya yang strategis, ia menerima pelicin dari Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, Sekjen Kementerian ESDM Wiryono Karyo, hingga para pengusaha minyak. Sutan akhirnya duduk di kursi pesakitan.

Tuntutan: 11 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta : 10 tahun penjara
Vonis kasasi: 12 tahun penjara (naik satu tahun dan satu tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

8.Tunggul Parningotan Sihombing
Dokter Tunggul Parningotan Sihombing menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek vaksin flu burung senilai Rp 770 miliar tahun 2008-2010. Belakangan, proyek itu bernuansa koruptif dan dr Tunggul diseret ke pengadilan.
Tuntutan : 15 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta : 10 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara (naik 8 tahun dan tiga tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

9.Iskandar Rasyid
Bendahara proyek double-double track jalur kereta api Bekasi-Cikarang, Iskandar Rasyid, menyelewengkan puluhan miliar rupiah uang pembebasan tanah untuk proyek itu. Alhasil, Iskandar duduk di kursi pesakitan.
Tuntutan: 9 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 6 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta : 9 tahun penjara
Vonis kasasi: 15 tahun penjara (naik 6 tahun dan 6 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

10.Abdur Rouf
Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin ditangkap setelah kurirnya, Abdur Rouf, dibekuk KPK. Dari tangan Rouf, didapati segepok uang dari Antonius Bambang Djatmiko. Terbongkarlah kekayaan Fuad Amin dari hasil kejahatan yang mencapai Rp 250 miliar. Rouf lalu diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tuntutan: 4 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis kasasi: 5 tahun penjara (naik 3 tahun dan 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

11.Antonius Bambang Djatmiko
Antonius menyuap Fuad Amin lewat Rouf. Antonius mau tidak mau harus diadili guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tuntutan: 3 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis kasasi: 4 tahun penjara (naik 1 tahun dan 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

12.Ade Nurhikmat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lebak, Banten, Ade Nurhikmat menjanjikan tenaga honorer menjadi PNS. Ternyata omongan manis itu palsu. Permainan jahat itu membuat gemerincing uang Rp 871 juta mengalir ke kantong mereka.
Tuntutan: 4 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis kasasi: 5 tahun penjara (naik 2 tahun dan 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa)

Kasus Artis

Patrice Rio Capella (b1969)
Gusti Rosaline Ocha
17 Feb 2018 Lapor penganiayaan

Bambang Sunarwibowo (b1966) ref
Feb 2016 bertemu Sisca Dewi (SD)
Apr 2016 berkomunikasi
9 Sep 2016 Asrena Polri (Asisten Perencanaan)
5 Nov 2016 Prewedding
Mei 2017 menikah siri
22 Dec 2017 SD WA Kapolri melaporkan
9 Jan 2018 SD WA Kapolri minta petunjuk
Feb 2018 upload instagram
Jun 2018 pencopotan jabatan
Aug 2018 Pencemaran nama baik Polda Metro
11 Aug 2018 Penangkapan Dir Pidana Siber
13 Des PN Jaksel tuntutan Jaksa 5 tahun (kerugian 35M)

Korupsi Akademisi

Rektor Unair Fasichul Lisan (b1946), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
Korusi tahun 2009, pembangunan RS Kesehatan Universitas Airlangga DIPA 2007-2010 dan peningkatan sarana dan prasarana Universitas Airlangga DIPA 2009, nilai proyek 300M, kerugian negara 85M.
Tersangka 30 Mar 2016.

Rektor Unjambi, Aulia Tasman (b1959), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
Korupsi tahun 2013, pembangunan RS pendidikan Unjambi, nilai proyek 35M, terbengkalai.
20 Jul 2016, Penahanan kejaksaan Jambi
26 Jan 2017, PN Jambi 1 tahun penjara
1 Nov 2017, Kasasi 8 tahun penjara
19 Des 208, Meninggal

Rektor Unsoed, Edy Yuwono (b1962)
Korupsi proyek kerja sama Unsoed dengan PT Aneka Tambang (Antam) senilai Rp 2,1 miliar, bantuan CSR 5.8 milyar.
4 Mar 2014, Vonis 2 thn 6 bulan, Pengadilan Tipikor Semarang
11 Jul 2014, PN Semarang 4 tahun
11 Feb 2016, Penolakan PK oleh MA

Kasus Korupsi

Kasus E-KTP
21 Feb 2011 Tender
21 Jun 2011 Pemenang Tender Konsorsium PNRI 5.8T
1 Jul 2011 Kontrak
23 Aug 2011 Laporan KPK oleh GOWA (Government Watch)
13 Sep 2011 Laporan Polda Metro oleh Konsorsium Lintas (5 Jul 2011 uang suap 50jt)
13 Nov 2012 Denda KPPU 24 milyar (KPPU mengklaim lebih dulu menemukan daripada KPK)
31 Jul 2013 Nazarudin klaim 45% mark up
22 Apr 2014 KPK penetapan tersangka Sugiharto PPK
30 Sep 2016 KPK penetapan tersangka Irman Dirjen
9 Mar 2017 Sidang Perdana
20 Apr 2017 Sidang Kesepuluh, Setya Novanto
17 Jul 2017 KPK penetapan Setya Novanto tersangka

Kasus Suap Bakamla
28 Oct 2016 Koordinasi
14 Nov 2016 Pembagian uang
14 Des 2016 KPK menangkap tangan Eko Susilo Hadi
17 Jul 2017 Eko Susilo Hadi vonis 4 thn 3 bulan
21 Nov 2018 Fayakhun Andriadi vonis 8 thn
Fayakhun Andriadi (b1972) DPR 2009 (37)

Kriminalisasi Ahli Lingkungan

Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB, digugat PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) di Pengadilan Negeri Cibinong, pada 17 September 2018. Digugat Rp510 miliar karena kesaksiannya pada 2013 dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di area PT JJP di Rokan Hilir, Riau.
17 Sep 2018 Digugat
24 Oct 2018 Dibebaskan

Basuki Wasis, ahli lingkungan hidup dan tanah dari IPB, digugat oleh Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara di Pengadilan Negeri Cibinong. Tak tanggung-tanggung, Nur Alam dan kuasa hukumnya menggugat Basuki Rp3 triliun dan ganti kerugian dana operasional Rp1,47 miliar.
14 Feb 2018 Bersaksi di pengadilan Tipikor
12 Mar 2018 Digugat ke PN Cibinong 3 trilyun + 1.47 milyar operasional
13 Des 2018 Ditolak PN Cibinong

Kasus Semen Rembang
Eko Haryono (dosen geografi)
Heru Hendrayana (dosen geologi)
7 Jun 2012 Izin lingkungan Gubernur Bibit Waluyo
19 Mar 2015 Saksi Ahli Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
15 Apr 2015 Sanksi UGM
5 Oct 2016 MA PK Petani Rembang
16 Jan 2017 SK Gubernur Ganjar Pranowo berhenti beroperasi
28 Des 2017 P21 Penyelidikan Joko Priyanto (Print)

Politik dan kekuasaan

Politik (politics), kekuasaan (power), kepemimpinan (leadership) dan kontestasi (power struggle) seringkali terbalik-balik. Politik juga punya banyak makna, dari yang maknanya baik seperti pemerintahan, pembuatan keputusan hingga yang maknanya buruk. Politik sendiri merupakan sebuah konsep yang abstrak, sehingga permasalahan bahasa seringkali menjadi kendala dalam menganalisanya. Sebagai contoh Ben Anderson / Clifford Geertz mengatakan bahwa orang jawa tidak mengenal konsep politik.

Salah satu cara memahami konsep abstrak, termasuk didalamnya politik dan kekuasaan adalah “Contested Concept”, kurang lebih maknanya “hasil kompetisi” ref. Artinya kekuasaan adalah sesuatu yang hanya bisa diperebutkan (Power is taken not given).

Wiki: Essentially contested concept