Anjar Priandoyo

Catatan Setiap Hari

Posts Tagged ‘Politics

Hukum: Beda Pemerintah dan Perusahaan

leave a comment »

Di Bank Mandiri misalnya, kalau bicara bisnis proses maka kita akan bicara mengenai proses L1 saving-lending, kemudian masuk ke L2 misalnya opening account dari saving, kemudian masuk ke L3 misalnya head CS mengapprove opening account.

Kalau ditanya siapa yang paling expert mengenai proses di bank, jawabannya adalah orang dengan background Accounting, bisa bekerja di audit/risk/pmo. User sudah pasti expert, misalnya si CS itu sendiri, tapi user tidak bisa berbicara di konteks company wide.

Di Negara Indonesia, kalau bicara bisnis process, atau lebih tepat disebut core process maka kita akan bicara mengenai L1 perizinan panas bumi, L2 perizinan panas bumi untuk yang jaraknya kurang dari 12 mil, L3 Approval dari kepala dinas untuk pemanfaatan panas bumi.

Nah disini, kalau ditanya yang paling expert mengenai proses di negara Indonesia, jawabannya adalah orang dengan background hukum. Bukan orang dengan background accounting. Yang paling expert adalah orang yang membaca UU 21/2014 Geothermal dari ujung ke ujung.

Di perusahaan orang hukum, lebih banyak berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya kontrak/agreement secara formal. Contohnya entah orang hukum mewakili HRD saat tanda tangan kontrak kerja karyawan baru, atau orang hukum mewakili perusahaan saat menandatangani perjanjian tender.

Bingung?

Mari kita lihat transaksi pembukaan nasabah baru. Ini adalah kontrak hukum. Namun yang menghandle business process analysis-nya adalah orang accounting, karena dispute yang terjadi bisa diselesaikan secara internal.

Beda dengan transaksi pembukaan wilayah kerja migas baru. Ini adalah kontrak hukum, dan hanya orang hukum yang bisa menghandle analysisnya. Beda dengan orang accounting.

Mari makin bingung lagi. Khususnya dengan konteks energi.

Di paper ini, power-nya regulator energi (listrik) antara lain:
1. Licensing (Perizinan) > ability to demonstrated financial and management capabilities (agree dong, kalau fundingnya ga kuat, bisa berantakan projectnya)
2. Ratemaking (state level, federal level) > Juga terjadi di UU 20/2002 Listrik (lama)
3. Information Gathering Process
4. Rulemaking Powers > e.g mau ada special kontrak
5. Adjudicative Powers
6. Enforcement Powers
7. Administrative Powers

Ini juga berbeda dengan powernya ministry (makin rumit kan).

Jadi wajar kalau Forbes bilang “Regulatory Environment Has More Impact on Business Than the Economy”

Bingung? supaya tidak bingung sebenarnya sederhana saja. Roles negara hanya dua macam:
– Licensing
– Market Intervention (FIT, Gas Allocation Permen ESDM 6/2016)

What a Good Day.

Written by Anjar Priandoyo

Januari 13, 2017 at 10:46 am

Ditulis dalam Science

Tagged with ,

Mengapa kambing menjadi kambing

leave a comment »

Anggaplah 300 juta tahun yang lalu ketika mamalia baru berevolusi dari dinosaurus. Mamalia tentunya akan punya pilihan apakah makan rumput atau makan daging. Kalau mamalia memutuskan untuk makan rumput, maka dia mendesign perutnya seefisien mungkin dengan punya empat perut (ruminant).

Namun mamalia juga punya pilihan yang lain, yaitu dengan memakan daging. Untuk itu maka si mamalia mendesign perutnya seefisien mungkin dengan hanya punya satu perut (monogastric).

Apakah mamalia menjadi kambing karena punya empat perut (ruminant) dan mamalia menjadi harimau karena punya satu perut (monogastric) termasuk babi dan manusia. Nanti dulu, ini pembahasan yang bisa rumit karena kuda itu monogastric. Artinya mahluk hidup berevolusi sehingga punya design perut yang lebih efisien itu lebih rumit dari sekedar pilihan menu makanan. Bisa dilihat di paper ini ref, bahwa evolusi digestive system dari herbivora itu bergantung pada ketersediaan makanan, apakah makanan terkonsentrasi, atau makanan tersebar dibanyak tempat. Ini berhubungan dengan design fisiologis dan metabolisme. Ada herbivora yang gerakannya cepat ada herbivora yang gerakannya lambat.

Tapi nanti dulu. Dari penjelasan Stackexchange (Yay, Quora is not good in scientific area) ini menjelaskan satu aspek lagi dari evolusi: strategy. Disini, mungkin mirip Murphy’s Law ya, “Anything that can go wrong, it will”.

Artinya semua orang berevolusi, dari anak muda menjadi PNS, dari anak muda menjadi pengusaha. PNS dan pengusaha hidup baik-baik saja. PNS dengan deretan kemampuan akademiknya, sementara pengusaha dengan deretan relasinya. Cara kerja PNS berbeda dengan cara kerja pengusaha. Untuk jadi PNS perlu usaha, dan untuk jadi pengusaha perlu usaha.

Untuk catatan evolusi, ada 2 hal yang orang lupakan:
1. Untuk menjadi PNS/pengusaha perlu effort. Ada lebih banyak lagi orang yang tidak menjadi apa-apa (gagal berevolusi).
2. Ada juga yang berevolusi menjadi penjahat (murphy’s law tadi)

ref

Written by Anjar Priandoyo

Januari 12, 2017 at 11:04 am

Ditulis dalam Management

Tagged with ,

Memahami dimensi politik dari energi

leave a comment »

Hampir 16 bulan membaca mengenai dimensi politik energi di Indonesia, rasanya saya tidak pernah paham. Hingga suatu hari saya menyadari bahwa dari sebuah posting facebook, bahwa semua aktivitas difacebook pada dasarnya adalah aktivitas politik. Politik dalam arti “siapa saya” dan “siapa kamu”, politik dalam artian “siapa melakukan apa”.

Jadi kalau bicara organisasi, seorang manajer akan menugaskan satu orang sebagai supir dan dua orang sebagai kernet. Namun dalam dimensi politik maka, supir harus bersuku tertentu, jenis kelamin tertentu, dan harus diganti agar tidak timbul konflik. Batasannya juga tipis, ketika supir diganti, dengan pertimbangan manajerial, agar supir tidak lelah, atau tidak diganti dengan pertimbangan manajerial biar fokus. Namun ketika seseorang mengganti atas faktor yang sulit diukur e.g kepuasan, moral maka dimensi tersebut lebih banyak dimensi politiknya.

Artinya dimensi politik lebih banyak bicara mengenai aktor-nya, mengenai pelakunya.

Semisal diperusahaan, HRD bisa mendesign organisasi yang ideal. Namun dimensi politik lah yang paling dominan untuk menentukan siapa menduduki posisi apa.

Case ini saya baca dari tulisan “The Demise of Indonesia’s Upstream Oil & Gas Regulatory Agency” Jamie S. Davidson. Paper ini bicara mengenai dimensi politik dari pembubaran BP Migas di tahun 2012. Sebagai paper politik, paper ini harus membahas mengenai orang, mengenai aktor. Mulai dari Hatta Rajasa, Muhammadiyah, hingga Mahfud MD dan situasi menjelang Pilpres 2014. Paper ini menjelaskan, bahwa dimensi politik khususnya mengenai liberalisasi ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi timing saja, tapi juga dari sisi oposisi politiknya.

Case kedua yang saya baca adalah mengenai “Escaping the Resource Curse” Andrew Rosser. Saat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, political analysis lebih menekankan pada aspek aktor seperti: kemenangan order baru, strategi perang dingin dan geopolitik dengan jepang. Aspek politik lebih menekankan pada orang, pada siapa pelakunya dan tindakan apa yang diambil oleh si pelaku.

Case ketiga adalah “political eonomy of oil and gas” Sovacool. Analisa politik harus memiliki sebuah konsep tertentu. Misalnya resource curse, untuk menjelaskan sebuah fenomena. Sebuah fenomena ini kemudian dikritisi dari sisi aktor-aktor yang membedakannya misalnya Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Sukarno. Terkadang analisa ini batasnya juga tipis, bisa juga disinggung bahwa tipikal industri energi itu berbeda e.g banyak teknologi, dan investasi langsung dari negara ke negara.

Analisa Politik dari Orang Non-Politik
Case yang lain adalah mengenai “Understanding political economy of energy” Rehman et al. Tulisan ini meski judulnya analisa politik, tidak banyak bicara mengenai narasi politik. Narasi politik lebih banyak digunakan sebagai pengantar, kemudian selanjutnya lebih banyak membicarakan mengenai “How”nya daripada aspek “Why” yang sering digunakan analis politik.

Tapi ini menarik, hingga pada akhirnya saya bisa menuliskan tag politics di catatan ini.

Setelah 16 bulan lamanya.

Written by Anjar Priandoyo

Januari 9, 2017 at 11:12 am

Ditulis dalam Science

Tagged with